Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna Barat Nomor 8 Tahun 2020

Perkoperasian

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Bab I Ketentuan Umum; Bab II Landasan, Asas, dan Tujuan; Bab III Fungsi, Peran dan Prinsip; Bab IV Kelembagaan Koperasi; Bab V Modal Koperasi; Bab VI Usaha Koperasi; Bab VII Pemberdayaan Koperasi; Bab VIII Pengawasan; Bab IX Larangan; Bab X Sanksi Administrasi; Bab XI Ketentuan Penyidikan; Bab XII Ketentuan Pidana; Bab XIII Ketentuan Peralihan; Bab XIV Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muna Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perkoperasian

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Muna Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Laworo

Tanggal Penetapan

28 Mei 2020

Tanggal Pengundangan

28 Mei 2020

Tanggal Berlaku

28 Mei 2020

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat

Subjek

KOPERASI, UMKM

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Muna Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 260 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO.8 TAHUN 2020 PERKOPERASIAN 8 32 2020.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PERKOPERASIAN
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perkoperasian
ABSTRAK:	a. bahwa koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun badan usaha memiliki arti penting, peran dan kedudukan yang strategis dalam rnenopang ketahanan ekonomi nasional sebagai usaha mewujudkan kesejahteraan rakyat sejalan dengan cita-cita dan amanat Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; b. bahwa fasilitas pengembangan koperasi merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah sehingga perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan sehingga mampu meningkatkan, kedudukan, peran dan potensi koperasi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di Kabupaten Muna Barat; c. bahwa untuk membangun koperasi di Kabupaten Muna Barat yang professional, kuat, Tangguh dan mandiri serta berpegang teguh pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi maka koperasi perlu diatur pengelolaanya; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perkoperasian. 1. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157). Bab I Ketentuan Umum; Bab II Landasan, Asas, dan Tujuan; Bab III Fungsi, Peran dan Prinsip; Bab IV Kelembagaan Koperasi; Bab V Modal Koperasi; Bab VI Usaha Koperasi; Bab VII Pemberdayaan Koperasi; Bab VIII Pengawasan; Bab IX Larangan; Bab X Sanksi Administrasi; Bab XI Ketentuan Penyidikan; Bab XII Ketentuan Pidana; Bab XIII Ketentuan Peralihan; Bab XIV Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2020. Perkoperasian. 24

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna Barat Nomor 8 Tahun 2020

Perkoperasian

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT