Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna Barat Nomor 6 Tahun 2020

Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Sultra

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Bab I Ketentuan Umum; Bab II Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; Bab III Besaran Penyertaan Modal, Sumber Dana, Tata Cara dan Tenggang Waktu; Bab IV Hasil Usaha; Bab V Pembinaan dan Pengawasan; Bab VI Ketentuan Peralihan; Bab VIII Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muna Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Sultra

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Muna Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Laworo

Tanggal Penetapan

28 Mei 2020

Tanggal Pengundangan

28 Mei 2020

Tanggal Berlaku

28 Mei 2020

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat

Subjek

PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI - PERBANKAN, LEMBAGA KEUANGAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Muna Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 271 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO.6 TAHUN 2020 Penyertaan Modal Daerah Pada Bank BPD 6 30 2020.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENYERTAAN MODAL DAERAH
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Sultra
ABSTRAK:	a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara menegaskan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Negara/Daerah, Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah; b. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah , Pertumbuhan Perkonomian Daerah dan pelayanan kepada masyaraka, perlu diciptakan suatu iklim usaha dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, dengan upaya-upaya dan usaha-usaha menambah dan meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah dengan menyertakan modal daerah Pada Bank Pembangunan Sulawesi Tenggara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal kepada Bank Sulawesi Tenggara; 1. Pasal 18 ayat (6) undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undangan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tmabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang sistem Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157). Bab I Ketentuan Umum; Bab II Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; Bab III Besaran Penyertaan Modal, Sumber Dana, Tata Cara dan Tenggang Waktu; Bab IV Hasil Usaha; Bab V Pembinaan dan Pengawasan; Bab VI Ketentuan Peralihan; Bab VIII Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2020. PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK SULTRA 7

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna Barat Nomor 6 Tahun 2020

Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Sultra

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT