Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna Barat Nomor 5 Tahun 2020

Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Bab I Ketentuan Umum; Bab II Asas dan Tujuan; Bab III Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah; Bab IV Ruang Lingkup; Bab V Penyelenggaraan Pencegahan; Bab VI Upaya Khusus; Bab VII Penanggulangan; Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan; Bab IX Forum Koordinasi; Bab X Partisipasi Masyarakat; Bab XI Penghargaan; Bab XII Pelaporan; Bab XIII Pembiayaan; Bab XIV Sanksi Administrasi; Bab XV Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muna Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Muna Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Laworo

Tanggal Penetapan

28 Mei 2020

Tanggal Pengundangan

28 Mei 2020

Tanggal Berlaku

28 Mei 2020

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat

Subjek

NARKOTIKA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Muna Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 280 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO.5 TAHUN 2020 NAPZA 5 29 2020.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

NARKOTIKA
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif
ABSTRAK:	a. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainya berbahaya bagi perkembangan sumberdaya manusia dan mengancam kehidupan Bangsa dan Negara; b. bahwa untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di Kabupaten Muna Barat, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya; c. bahwa salah satu tugas Pemerintah Daerah dalam melakukan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya adalah Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan penyalahgunaan Narkotika; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf dan huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36 71); 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaga Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ; 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5561); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5659); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 ten tang Pelaksanaan Wajib La.por Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133); 12. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352); 14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1146); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157). Bab I Ketentuan Umum; Bab II Asas dan Tujuan; Bab III Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah; Bab IV Ruang Lingkup; Bab V Penyelenggaraan Pencegahan; Bab VI Upaya Khusus; Bab VII Penanggulangan; Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan; Bab IX Forum Koordinasi; Bab X Partisipasi Masyarakat; Bab XI Penghargaan; Bab XII Pelaporan; Bab XIII Pembiayaan; Bab XIV Sanksi Administrasi; Bab XV Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2020. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF 26

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna Barat Nomor 5 Tahun 2020

Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT