Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 51 Tahun 2019

Tata Cara Pelaksanaan Penertiban Bangunan Gedung

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II OBJEK DAN SUBJEK PENERTIBAN BANGUNAN, BAB III PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN MENDIRIKAN BANGUNAN, BAB IV TATA CARA PENERTIBAN, BAB V PEMBONGKARAN BANGUNAN, BAB VI PENDELEGASlAN PENANDATANGANAN, BAB VII PENANGANAN PENGADUAN, BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 51 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penertiban Bangunan Gedung

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kolaka Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Lasusua

Tanggal Penetapan

04 Desember 2019

Tanggal Pengundangan

04 Desember 2019

Tanggal Berlaku

04 Desember 2019

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara

Subjek

KONSTRUKSI, SIPIL, ARSITEK, BANGUNAN, DAN INFRASTRUKTUR

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 188 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Kolut No 51 Tahun 2019.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

tata cara

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Penertiban Bangunan Gedung

ABSTRAK:

a. Bahwa aktivitas membangun bangunan merupakan salah satu wujud fisik Pemanfaatan Ruang, oleh karen a itu dalam pelaksanaannya harus berdasarkan izin mendirikan bangunan dengan memperhatikan fungsi bangunan, persyaratan bangunan, penyelenggaraan bangunan, hak dan kewajiban pemillik dan pengguna bangunan. b. Bahwa untuk tertib penyelenggaraan kegiatan mendirikan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku perlu dilakukan pengawasan, pembinaan, pengendalian dan penertiban pendirian bangunan yang tidak memiiki izin mendirikan bangunan dan/ atau memiliki izm mendirikan tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai degan izm mendirikan bangunan yang diberikan. c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu di atur peraturan bupati kolaka utara tentang tata cara pelaksanaan penertiban bangunan gedung.
1. Pasal 18 ayat (6) undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Dasar Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013); 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4725); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Sebagaimana Telah Di Ubah Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Dalam Perpu No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5589); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor II/PRT/M/2019 Tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis, dan Pemilik Bangunan; 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19/PRT/M/2019 Tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 12. Peraturan Daerah Kolaka Utara Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)Kabupaten Kolaka Utara; 13. Peraturan Daerah Kolaka Utara Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Perizinan Tertentu; 14. Peraturan Daerah Kolaka Utara Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Bangunan Gedung.
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II OBJEK DAN SUBJEK PENERTIBAN BANGUNAN, BAB III PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN MENDIRIKAN BANGUNAN, BAB IV TATA CARA PENERTIBAN, BAB V PEMBONGKARAN BANGUNAN, BAB VI PENDELEGASlAN PENANDATANGANAN, BAB VII PENANGANAN PENGADUAN, BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2019.
8 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 51 Tahun 2019

Tata Cara Pelaksanaan Penertiban Bangunan Gedung

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT