Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2011

Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berisi: 1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup dan Kewenangan; 3. Wilayah Pertambangan; 4. Usaha Pertambangan; 5. Izin Usaha Pertambangan; 6. Izin Pertambangan Rakyat (IPR); 7. Data Pertambangan; 8. Hak dan Kewajiban; 9. Penggunaan Tanah Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan; 10. Penghentian Sementara Kegiatan Izin Usaha Pertambangan; 11. Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan; 12. Usaha Jasa Pertambangan; 13. Pendapatan Negara Dan Daerah; 14. Pembinaan, Pengawasan, dan Perlindungan Masyarakat; 15. Penyidikan; 16. Sanksi Administratif; 17. Ketentuan Pidana; 18. Ketentuan Peralihan; 19. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Banjar

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Martapura

Tanggal Penetapan

26 April 2011

Tanggal Pengundangan

26 April 2011

Tanggal Berlaku

26 April 2011

Sumber

LD.2011/NO.9

Subjek

PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Banjar

Bidang

Halaman ini telah diakses 612 kali

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Kebijakan Pemerintah

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2011/NO.9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur pengelolaan sendiri pertambangan mineral dan batubara yang memiliki wilayah potensi pertambangan; bahwa kegiatan usaha pertambangan mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah secara berkelanjutan sehingga perlu diatur agar dapat bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kabupaten Banjar; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 ; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 ; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 18 Tahun 2007 ; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2009;
Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berisi: 1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup dan Kewenangan; 3. Wilayah Pertambangan; 4. Usaha Pertambangan; 5. Izin Usaha Pertambangan; 6. Izin Pertambangan Rakyat (IPR); 7. Data Pertambangan; 8. Hak dan Kewajiban; 9. Penggunaan Tanah Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan; 10. Penghentian Sementara Kegiatan Izin Usaha Pertambangan; 11. Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan; 12. Usaha Jasa Pertambangan; 13. Pendapatan Negara Dan Daerah; 14. Pembinaan, Pengawasan, dan Perlindungan Masyarakat; 15. Penyidikan; 16. Sanksi Administratif; 17. Ketentuan Pidana; 18. Ketentuan Peralihan; 19. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2011.
Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum ( Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2002 Nomor 27 Seri E Nomor Seri 07 ); Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2006 tentang Perlindungan Lingkungan Terhadap Pasir, Kerikil, Batu dan Tanah dilingkungan Sungai dan Daratan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2006 Nomor 09 Seri E Nomor Seri 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06); Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2006 tentang Peraturan Teknis Pertambangan;
43 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2011

Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT