Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan No. 14 Tahun 2016

Penanggulangan Kemiskinan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. asas dan tujuan 2. hak dan kewajiban 3. penyelenggara penanggulangan kemiskinan 4. prioritas penanggulangan kemiskinan 5. pelaksanaan 6. tim koordinasi penanggulangan kemiskinan 7. pengawasan, monitoring dan evaluasi 8. pembiayaan 9. peran serta masyarakat

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan

T.E.U.

Indonesia, Kota Pekalongan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Pekalongan

Tanggal Penetapan

28 Desember 2016

Tanggal Pengundangan

28 Desember 2016

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2016/No.14

Subjek

HAK ASASI MANUSIA - KEPENDUDUKAN DAN PERKAWINAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Pekalongan

Bidang

Halaman ini telah diakses 1135 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

LD Perda Penanggulangan Kemiskinan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

kependudukan - penanggulangan kemiskinan
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2016/No.14
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penanggulangan Kemiskinan
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan upaya upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan, dan kemiskinan adalah masalah yang bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia, maka penanggulangan kemiskinan perlu keterpaduan program diantara lembaga dan dunia usaha serta melibatkan partisipasi masyarakat. Agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu dan berkelanjutan, maka diperlukan peraturan bagi penyelenggara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan seluruh komponen masyarakat, dan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan; Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; 1. asas dan tujuan 2. hak dan kewajiban 3. penyelenggara penanggulangan kemiskinan 4. prioritas penanggulangan kemiskinan 5. pelaksanaan 6. tim koordinasi penanggulangan kemiskinan 7. pengawasan, monitoring dan evaluasi 8. pembiayaan 9. peran serta masyarakat
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . 22 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521