Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Nomor 63 Tahun 2021

Penerimaan dan Penggunaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas di Kabupaten Kolaka

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENGGUNAAN DANA JKN PADA FKTP DAN JARINGANNYA BAB III PERTANGGUNGJAWABAN BAB IV KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penerimaan dan Penggunaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas di Kabupaten Kolaka

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kolaka

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Kolaka

Tanggal Penetapan

29 Desember 2021

Tanggal Pengundangan

31 Desember 2021

Tanggal Berlaku

31 Desember 2021

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2021 NOMOR 63

Subjek

KESEHATAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kolaka

Bidang

Halaman ini telah diakses 192 kali

FILE-FILE PERATURAN

NOMOR 63 TAHUN 2021.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

dana - jaminan

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2021 NOMOR 63

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerimaan dan Penggunaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas di Kabupaten Kolaka

ABSTRAK:

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional perlu diatur Penggunaan Dana JaminanKesehatan Nasional pada Puskesmas di Kabupaten Kolaka; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan dan Penggunaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas di Kabupaten Kolaka.
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tigkat II si Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-UndangNomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589); 1 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 ten tang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874); 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembetunkan hukum perda Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri dalam Negri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan dalam Negri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembetukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 19. Peraturan Menteri Kesehatan Daerah Nomor 52 Tahun 2016 Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2011 tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2011 Nomor 8); 21. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENGGUNAAN DANA JKN PADA FKTP DAN JARINGANNYA BAB III PERTANGGUNGJAWABAN BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
11 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521