Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 48 Tahun 2021

Tata Cara Pemberian Sanksi Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah. Ruang lingkup tata cara pemberian Sanksi bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi: a. jenis pelanggaran; b. tingkat dan jenis sanksi; c. kewenangan penjatuhan sanksi; d. tata cara pemanggilan; e. tata cara pemeriksaan; f. penetapan keputusan pemberian sanksi; g. pemberhentian sementara; h. pengunduran diri ASN; i. pengaktifan kembali; J. penyampaian keputusan; k. Upaya Administratif; l. berlakunya keputusan dan pendokumentasian; dan m. hak kepegawaian.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kutai Timur

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Sangatta

Tanggal Penetapan

24 November 2021

Tanggal Pengundangan

24 November 2021

Tanggal Berlaku

24 November 2021

Sumber

BD.2021 No.48

Subjek

KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur

Bidang

Halaman ini telah diakses 229 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP 48 -2021 ttg Tata Cara Pemberian Sanksi Bagi ASN di Lingkungan Pemda.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PEMDA-LINGKUNGAN-ASN-SANKSI-PEMBERIAN-CARA-TATA

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD.2021 No.48

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

Untuk mewujudkan ASN yang memiliki integritas, profesional, disiplin, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN serta memiliki akuntabilitas yang tinggi dibutuhkan pembinaan kepegawaian di Lingkungan Pemda Kutim. Pembinaan kepegawaian yang berlaku pada instansi pemerintahan berupa pemberian sanksi Disiplin bagi PNS yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta Pengaktifan KembaIi PNS dalam hal tertentu, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.42 Tahun 2004; PP No.94 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah. Ruang lingkup tata cara pemberian Sanksi bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi: a. jenis pelanggaran; b. tingkat dan jenis sanksi; c. kewenangan penjatuhan sanksi; d. tata cara pemanggilan; e. tata cara pemeriksaan; f. penetapan keputusan pemberian sanksi; g. pemberhentian sementara; h. pengunduran diri ASN; i. pengaktifan kembali; J. penyampaian keputusan; k. Upaya Administratif; l. berlakunya keputusan dan pendokumentasian; dan m. hak kepegawaian.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2021.
23 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 48 Tahun 2021

Tata Cara Pemberian Sanksi Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT