Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Nomor 40 Tahun 2021

Penyelenggaraan Perumahan Bersubsidi Bagi Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III STATUS TANAH DAN PERUNTUKAN TANAH BAB IV TATA CARA PEROLEHAN TANAH BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR) BAB V TATA CARA PEROLEHAN, PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PENYEDIAAN PRASARANA, SARARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) BAB VI PENGALIHAN KEPEMILIKAN TANAH/BANGUNAN BAB VII MONITORING DAN EVALUASI BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan Bersubsidi Bagi Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kolaka

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Kolaka

Tanggal Penetapan

04 Oktober 2021

Tanggal Pengundangan

04 Oktober 2021

Tanggal Berlaku

04 Oktober 2021

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2021 NOMOR 40

Subjek

SUBSIDI, PSO - PERUMAHAN, PERMUKIMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kolaka

Bidang

Halaman ini telah diakses 442 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

NOMOR 40 TAHUN 2021.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

perumahan - bersubsidi
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2021 NOMOR 40
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Penyelenggaraan Perumahan Bersubsidi Bagi Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah
ABSTRAK:	a. bahwa negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah baik Pusat maupun Daerah; b. bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Pemerintah Rakyat Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016, tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dalam memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat Tidak Mampu; c. bahwa backlog perumahan di Kabupaten Kolaka saat ini masih cukup tinggi sehingga perlu kebijakan Pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan perumahan khususnya kepada Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perumahan Bersubsidi Bagi Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaandan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik lndoensia Nomor 4 725); 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673); 14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673); 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016 ten tang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624); 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 /PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara; 22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2019 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kabupaten Kolaka 2012-2032; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III STATUS TANAH DAN PERUNTUKAN TANAH BAB IV TATA CARA PEROLEHAN TANAH BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR) BAB V TATA CARA PEROLEHAN, PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PENYEDIAAN PRASARANA, SARARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) BAB VI PENGALIHAN KEPEMILIKAN TANAH/BANGUNAN BAB VII MONITORING DAN EVALUASI BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN BAB IX KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2021. 15 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Nomor 40 Tahun 2021

Penyelenggaraan Perumahan Bersubsidi Bagi Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT