Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Nomor 41 Tahun 2021

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH BAB IV PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH BAB V PENGADAAN BAB VI PENGGUNAAN BAB VII PEMANFAATAN BAB VIII PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BAB IX PENILAIAN BAB X PEMINDAHTANGANAN BAB XI PEMUSNAHAN BAB XII PENGHAPUSAN BAB XIII PENATAUSAHAAN BAB XIV SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET DAERAH BAB XV PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BAB XVI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA OPD YANG MENGGUNAKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BAB XVII BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA BAB XVIII GANTI RUGI DAN SANKSI BAB XIX KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XX KETENTUAN PERALIHAN BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Konawe
Nomor
41
Bentuk
Peraturan Bupati (Perbup)
Bentuk Singkat
Perbup
Tahun
2021
Tempat Penetapan
Unaaha
Tanggal Penetapan
27 Agustus 2021
Tanggal Pengundangan
27 Agustus 2021
Tanggal Berlaku
27 Agustus 2021
Sumber
Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor 447
Subjek
ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA / DAERAH
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Konawe
Bidang
Halaman ini telah diakses 355 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan