Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 37 Tahun 2021

TATA CARA KERJA SAMA DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

KETENTUAN UMUM; PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN; RUANG LINGKUP; SUBJEK DAN OBJEK KERJA SAMA DAERAH; IDENTIFIKASI DAN PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN; KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN; KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA; DUKUNGAN PROGRAM PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH; KERJA SAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH DI LUAR NEGERI (KSDPL) DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA DI LUAR NEGERI (KSDLL); PERSETUJUAN DPRD; PELAKSANAAN KERJA SAMA; PENATAUSAHAAN KERJA SAMA; PENYELESAIAN PERSELISIHAN; PERUBAHAN ISI PERJANJIAN; FORCE MAJEURE (KEADAAN KAHAR); WANPRESTASI; BERAKHIRNY A KERJA SAMA DAERAH; PELAPORAN PELAKSANAAN KERJA SAMA; MONITORING DAN EVALUASI; NASKAH KERJA SAMA; PENULISAN NASKAH; TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 37 Tahun 2021 tentang TATA CARA KERJA SAMA DAERAH
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor
37
Bentuk
Peraturan Bupati (PERBUP)
Bentuk Singkat
PERBUP
Tahun
2021
Tempat Penetapan
Tarutung
Tanggal Penetapan
07 Desember 2021
Tanggal Pengundangan
07 Desember 2021
Tanggal Berlaku
07 Desember 2021
Sumber
BD Thn 2021/No. 37
Subjek
PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara
Bidang
Halaman ini telah diakses 230 kali

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan