APBD
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2021 NOMOR 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2021
| ABSTRAK: |
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor ......
Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai
Landasan Operasioanal Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD)
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun
Anggaran 2021;
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan
Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan LembaranNegara
Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonior 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahari Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Noinor 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Infonnasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);
14. Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 33);
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga
Satuan Regional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 57);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemeriritah Daerah Kepada Badan
Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum
(Benita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
19. Peraturan Menteni Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Benita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Kiasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan
Daerah (Benita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 888);
23. Peraturan Menteni Dalam Negeni Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan
Pemerintah Daerah (Benita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 249);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Benita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor(1781);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021
Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease2019 (Covid- 19) Dan Dampaknya (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 149);
26. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah
Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 12);
27. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal
pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bungo (Lembaran
Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2014 Nomor 15), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah
Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo
Tahun 2019 Nomor 12):
29. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bungo Tahun
2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor
8), sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Bungo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bungo Tahun 2018 Nomor 16);
30. Peraturan Daerah Nomor.............Tahun 2021 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021
Nomor ........
31. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bungo (Berita Daerah
Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 45), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2009 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Bungo (Berita
Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 23);
32. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran
202 1(Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 56);
33. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020 tentang Penyelesaian
Kewajiban Daerah Sehubungan Dengan Penundaan Pembayaran Atas
Beban Anggaran Pendapatan dan l3elanja Daerah Tahun Anggaran
2020 Yang Dialihkan Penyelesaiannya Atas Beban Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah
Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 23);
- ATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
|
| CATATAN: |
- Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2021.
- 8
|
