Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga

Peraturan Bupati Kutai Timur ini mengatur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga. Ruang lingkup Peraturan ini meliputi: a. kriteria BTT; b. tata cara penganggaran BTT; c. pengawasan, monitoring dan evaluasi BTT; dan d. sanksi. Pengajuan Penyaluran BTT oleh SKPD dilengkapi dengan: a. Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat; b. usulan dari SKPD; c. RKB; d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai Rp. 10.000,- (sepuJuh ribu rupiah); e. kuitansi bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); f. nomor rekening; dan g. nomor peserta wajib pajak penerima dana tidak terduga. Pada Lampiran terdapat Format Surat Tanggung Jawab Belanja