Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gresik Nomor 46 Tahun 2021

Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

mengatur pedoman teknis pengelolaan belanja tidak terduga (BTT) yang memuat Kriteria BTT, Tata Cara Penganggaran BTT, Pelaksanaan dan Penatausahaan BTT, Pertanggungjawaban dan Pelaporan BTT; dan Monitoring dan Evaluasi BTT.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gresik Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Gresik

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Gresik

Tanggal Penetapan

17 November 2021

Tanggal Pengundangan

17 November 2021

Tanggal Berlaku

17 November 2021

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 46

Subjek

STANDAR/PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Gresik

Bidang

Halaman ini telah diakses 285 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP_46_2021 PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA (PLUS LAMP).pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PEDOMAN

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 46

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan ketertiban dan kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan pada Belanja Tidak Terduga di Kabupaten Gresik, perlu disusun pedoman teknis pelaksanaannya; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi Belanja Tidak Terduga ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015; 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pemelenggaman Pemerintahan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; 14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nonor 18 Tahun 2020; 21. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
mengatur pedoman teknis pengelolaan belanja tidak terduga (BTT) yang memuat Kriteria BTT, Tata Cara Penganggaran BTT, Pelaksanaan dan Penatausahaan BTT, Pertanggungjawaban dan Pelaporan BTT; dan Monitoring dan Evaluasi BTT.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2021.
22

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gresik Nomor 46 Tahun 2021

Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT