Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2006

Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang maksud dan tujuan, pelayanan kesehatan pada dinas kesehatan, pelayanan kesehatan pada unit pelaksana teknis dinas kesehatan, nama, obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi dan wilayah pemungutan, cara mengukur tingkat pengguna jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif, struktur tarif, struktur dan besarnya tarif, masa dan saat retribusi, tata cara pemungutan dan penagihan retribusi, sanksi administrasi, pengelolaan retribusi, keringanan / pembebasan biaya, kadaluwarsa, ketentuan pidana, penyidikan,

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Magelang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2006

Tempat Penetapan

Mungkid

Tanggal Penetapan

13 November 2006

Tanggal Pengundangan

14 November 2006

Tanggal Berlaku

14 November 2006

Sumber

LD.2006/No.14 Seri C Nomor 1

Subjek

KESEHATAN - PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Magelang

Bidang

Halaman ini telah diakses 95 kali

FILE-FILE PERATURAN

224993442-perda-5-tahun-2006-retribusi-pelayanan-kesehatan-pada-dinkes-dan-uptd.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 15 Tahun 2000

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2006/No.14 Seri C Nomor 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang

ABSTRAK:

bahwa guna memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan perlu diatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2000 perlu ditinjau kembali ; bahwa untuk itu perlu diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang – undang Nomor 7 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999; Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang maksud dan tujuan, pelayanan kesehatan pada dinas kesehatan, pelayanan kesehatan pada unit pelaksana teknis dinas kesehatan, nama, obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi dan wilayah pemungutan, cara mengukur tingkat pengguna jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif, struktur tarif, struktur dan besarnya tarif, masa dan saat retribusi, tata cara pemungutan dan penagihan retribusi, sanksi administrasi, pengelolaan retribusi, keringanan / pembebasan biaya, kadaluwarsa, ketentuan pidana, penyidikan,

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2006.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 15 Tahun 2000 dicabut.
32 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521