Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo Nomor 2 Tahun 2022

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I: KETENTUAN UMUM BAB II: FUNGSI KLASIFIKASI BG BAB III: NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI PBG BAB IV: GOLONGAN RETRIBUSI BAB V: CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA BAB VI: PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI BAB VII: STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI BAB VIII: WILAYAH PEMUNGUTAN BAB IX: TATA CARA PEMUNGUTAN BAB X: PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN BAB XI: PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BAB XII: PENAGIHAN RETRIBUSI PBG BAB XIII: KEBERATAN BAB XIV: PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN ATAS POKOK RETRIBUSI PBG BAB XV: KEDALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI PBG BAB XVI: PEMERIKSAAN BAB XVII: INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XVIII: SANKSI ADMINISTRATIF BAB XIX: KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XX: KETENTUAN PIDANA BAB XXI: KETENTUAN PERALIHAN BAB XXII: KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wajo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Wajo

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Sengkang

Tanggal Penetapan

02 Juni 2022

Tanggal Pengundangan

02 Juni 2022

Tanggal Berlaku

02 Juni 2022

Sumber

wajokab.go.id

Subjek

KONSTRUKSI, SIPIL, ARSITEK, BANGUNAN, DAN INFRASTRUKTUR - PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Wajo

Bidang

Halaman ini telah diakses 570 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG RETRIBUSI PBG.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, wajokab.go.id
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
ABSTRAK:	a.bahwa retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mendukung kemandirian daerah dan menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat; sebuah. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang salah satunya mengatur tentang retribusi izin mendirikan bangunan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu ditinjau kembali; b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 88 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Pasal 347 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, diperlukan pengaturan mengenai Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dalam bentuk peraturan daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628); BAB I: KETENTUAN UMUM BAB II: FUNGSI KLASIFIKASI BG BAB III: NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI PBG BAB IV: GOLONGAN RETRIBUSI BAB V: CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA BAB VI: PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI BAB VII: STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI BAB VIII: WILAYAH PEMUNGUTAN BAB IX: TATA CARA PEMUNGUTAN BAB X: PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN BAB XI: PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BAB XII: PENAGIHAN RETRIBUSI PBG BAB XIII: KEBERATAN BAB XIV: PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN ATAS POKOK RETRIBUSI PBG BAB XV: KEDALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI PBG BAB XVI: PEMERIKSAAN BAB XVII: INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XVIII: SANKSI ADMINISTRATIF BAB XIX: KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XX: KETENTUAN PIDANA BAB XXI: KETENTUAN PERALIHAN BAB XXII: KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2022. - - 28

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo Nomor 2 Tahun 2022

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT