Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2005

Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perizinan, kewajiban pemegang IUI atau TDI, pemindahan dan perubahan perusahaan, peringatan, pembekuan dan pencabutan izin, pengawasan,ketentuan penyidikan, sanksi pidana.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Magelang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2005

Tempat Penetapan

Mungkid

Tanggal Penetapan

13 Juni 2005

Tanggal Pengundangan

14 Juni 2005

Tanggal Berlaku

14 Juni 2005

Sumber

LD.2005/No.18 Seri E Nomor 8

Subjek

PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK - PERINDUSTRIAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Magelang

Bidang

Halaman ini telah diakses 182 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

77729834-perda-7-thn-2005-iui-tdi.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2005/No.18 Seri E Nomor 8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian untuk menciptakan iklim investasi dan dunia usaha yang kondusif serta untuk meningkatkan peran serta pengusaha dalam pembangunan daerah perlu diterbitkan Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri; bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Izin usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang –Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 27 Tahun 1999; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1986; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2001; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004; Peraturan Daerah ini mengatur tentang perizinan, kewajiban pemegang IUI atau TDI, pemindahan dan perubahan perusahaan, peringatan, pembekuan dan pencabutan izin, pengawasan,ketentuan penyidikan, sanksi pidana.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2005. 13 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521