Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo Nomor 30 Tahun 2020

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH SELAMA STATUS KEADAAN TERTENTU DARURAT BENCANA WABAH PENYAKIT AKIBAT CORONA VIRUS DISEASE 19

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Mengatur tentang penghapusan sanksi administrasi berupa bunga/ denda pajak daerah yang terutang dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak melakukan pembayaran tunggakan tanpa dikenakan sanksi administrasi yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo Nomor 30 Tahun 2020 tentang PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH SELAMA STATUS KEADAAN TERTENTU DARURAT BENCANA WABAH PENYAKIT AKIBAT CORONA VIRUS DISEASE 19

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Situbondo

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Situbondo

Tanggal Penetapan

23 Juni 2020

Tanggal Pengundangan

23 Juni 2020

Tanggal Berlaku

23 Juni 2020

Sumber

BD Kabupaten Situbondo Tahun 2020 Nomor 30

Subjek

PERPAJAKAN - COVID-19 / CORONA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Situbondo

Bidang

Halaman ini telah diakses 98 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO. 30 TAHUN 2020.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Perpajakan - COVID-19 / Corona

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD Kabupaten Situbondo Tahun 2020 Nomor 30

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH SELAMA STATUS KEADAAN TERTENTU DARURAT BENCANA WABAH PENYAKIT AKIBAT CORONA VIRUS DISEASE 19

ABSTRAK:

a. bahwa sebagai upaya optimalisasi penenmaan Pendapatan Asli Daerah pada saat pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan untuk mendorong Wajib Pajak agar tetap melunasi pajak terutang, diperlukan instrumen kebijakan di bidang perpajakan daerah berupa penghapusan sanksi administrasi berupa bunga/ denda pajak daerah yang terutang; b. bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Bupati dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut Pera turan Perundang-undangan Perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah; 6. Peraluran Daerah Kabupatcn Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Mengatur tentang penghapusan sanksi administrasi berupa bunga/ denda pajak daerah yang terutang dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak melakukan pembayaran tunggakan tanpa dikenakan sanksi administrasi yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2020.
7 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo Nomor 30 Tahun 2020

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH SELAMA STATUS KEADAAN TERTENTU DARURAT BENCANA WABAH PENYAKIT AKIBAT CORONA VIRUS DISEASE 19

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT