Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2015

Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi a. asas dan tujuan; b. hak perempuan; c. kewajiban dan tanggungjawab pemerintah daerah; d. pemberdayaan perempuan; e. perlindungan perempuan; f. pelaksanaan perlindungan perempuan; g. strategi pemberdayaan dan perlindungan perempuan; h. mekanisme penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan; i. pembiayaan; j. pembinaan dan pengawasan; k. ketentuan peralihan; dan l. ketentuan penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Semarang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Ungaran

Tanggal Penetapan

23 Februari 2015

Tanggal Pengundangan

23 Februari 2015

Tanggal Berlaku

23 Februari 2015

Sumber

LD.2015/NO.1

Subjek

KELUARGA, PERLINDUNGAN ANAK, PEREMPUAN/WANITA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Semarang

Bidang

Halaman ini telah diakses 142 kali

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan_Daerah_1_2015.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pemberdayaan-perlindungan-perempuan

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2015/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

ABSTRAK:

a. bahwa pemberdayaan perempuan dilakukan agar perempuan dapat mengaktualisasikan potensinya secara optimal untuk berperan serta dalam pembangunan sesuai dengan kapasitasnya; b. bahwa perempuan sebagai aset bangsa yang berperan dalam proses penerusan dan penciptaan generasi yang berkualitas perlu mendapat jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya dan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi dalam rangka membangun masyarakat, bangsa dan negara; c. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan pada intinya bahwa pemberdayaan perempuan merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah ; d. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Lampiran disebutkan bahwa pembagian urusan pemerintah dalam bidang pemberdayaan perempuan dengan salah satu sub urusan adalah perlindungan perempuan
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998;Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006;Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2008;Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008;Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 4 Tahun 2008;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi a. asas dan tujuan; b. hak perempuan; c. kewajiban dan tanggungjawab pemerintah daerah; d. pemberdayaan perempuan; e. perlindungan perempuan; f. pelaksanaan perlindungan perempuan; g. strategi pemberdayaan dan perlindungan perempuan; h. mekanisme penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan; i. pembiayaan; j. pembinaan dan pengawasan; k. ketentuan peralihan; dan l. ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2015.
Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan peraturan perundang-undangan daerah yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan yang selama ini ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
24 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2015

Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT