Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lembata Nomor 44 Tahun 2021

Peran Desa dalam Pencegahan dan Penengahan Stunting Terintegrasi

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Kewenangan Desa dan Peran Desa dalam Intervensi Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi; IV. Intervensi Pencegahan dan Penanganan; V. Tahapan Intervensi Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Desa; VI. Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Instervensi Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Desa; VII. Kampanye dan Komunikasi Perubahan Perilaku Untuk Intervensi Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Tingkat Desa; VIII. Pembiayaan; IX. Pembinaan dan Pengawasan; X. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lembata Nomor 44 Tahun 2021 tentang Peran Desa dalam Pencegahan dan Penengahan Stunting Terintegrasi

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lembata

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Lewoleba

Tanggal Penetapan

28 Oktober 2021

Tanggal Pengundangan

28 Oktober 2021

Tanggal Berlaku

28 Oktober 2021

Sumber

BD. 2021/ No.44

Subjek

DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lembata

Bidang

Halaman ini telah diakses 352 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Lembata No.44 Tahun 2021.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

stunting-desa

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD. 2021/ No.44

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peran Desa dalam Pencegahan dan Penengahan Stunting Terintegrasi

ABSTRAK:

Bahwa konvergensi stunting merupakan sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terintegrasi, terkoordinir dan bersama-sama pada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah stunting; bahwa Desa memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting sesuai kewenangan yang dimiliki desa sehingga perlu memberikan rujukan kepada desa untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam mendukung upaya pencegahan dan penanganan stunting; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peran Desa dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi.
Dasar Hukum Peraturan tersebut ialah UU. No. 52 Tahun 1999; UU. No. 25 Tahun 2004; UU. No. 14 Tahun 2008; UU. No. 6 Tahun 2014; UU. No. 23 Tahun 2014; PP. No. 43 Tahun 2014; PP. No. 60 Tahun 2014; PerMenkes RI No. 2269/PerMenkes/XI/2011; PerMenkes RI No. 65 Tahun 2013; PerMenkes No. 66 Tahun 2014; Permendagri No. 111 Tahun 2014; Permendesa, PDTT No. 2 Tahun 2015; Permendagri No. 44 Tahun 2016; Permen PPN/ Kepala Bappenas No. 1 Tahun 2018; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Permendesa, PDTT RI No. 17 Tahun 2019; PMK No. 61/PMK.07.2019; Peraturan Gubernur NTT No. 71 Tahun 2019; Perda Kab. Lembata No. 15 Tahun 2015; Perda Kab. Lembata No. 9 Tahun 2017; Perda Kab. Lembata No. 1 Tahun 2020; Perbup Lembata No. 2 Tahun 2019; Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 2017; Instruksi Mendagri No. 440/1959/SJ; Surat Mendagri No. 440/7607/Bangda; Surat Menteri Desa,PDTT RI No. 07/PMD.00.01/II/2019.
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Kewenangan Desa dan Peran Desa dalam Intervensi Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi; IV. Intervensi Pencegahan dan Penanganan; V. Tahapan Intervensi Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Desa; VI. Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Instervensi Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Desa; VII. Kampanye dan Komunikasi Perubahan Perilaku Untuk Intervensi Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Tingkat Desa; VIII. Pembiayaan; IX. Pembinaan dan Pengawasan; X. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2021.
26 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lembata Nomor 44 Tahun 2021

Peran Desa dalam Pencegahan dan Penengahan Stunting Terintegrasi

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT