Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2022

Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kewajiban Penggantian Kerugian Daerah Bab III Kewenangan Penyelesaian Kerugian Daerah Bab IV Informasi dan Pelaporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah Bab V Penyelesaian Kerugian Daerah Bab VI Penentuan Nilai Kerugian Daerah Bab VII Penagihan dan Penyetoran Ganti Kerugian Daerah Bab VIII Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan Bab IX Pelaporan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Bab X Penghapusan Kerugian Daerah Bab XI Kedaluwarsa Bab XII Sanksi Bab XIII Ketentuan Lain-Lain Bab XIV Ketentuan Peralihan Bab XV Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kota Semarang

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (PERWALI)

Bentuk Singkat

PERWALI

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Semarang

Tanggal Penetapan

18 Januari 2022

Tanggal Pengundangan

18 Januari 2022

Tanggal Berlaku

18 Januari 2022

Sumber

BD.2022/NO.4

Subjek

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DAN DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Semarang

Bidang

Halaman ini telah diakses 451 kali

FILE-FILE PERATURAN

perwal4_2022(ketik).pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

tuntutan ganti kerugian daerah

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 4, BD.2022/NO.4

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain pelaksanaan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota; bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Kota Semarang tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kewajiban Penggantian Kerugian Daerah Bab III Kewenangan Penyelesaian Kerugian Daerah Bab IV Informasi dan Pelaporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah Bab V Penyelesaian Kerugian Daerah Bab VI Penentuan Nilai Kerugian Daerah Bab VII Penagihan dan Penyetoran Ganti Kerugian Daerah Bab VIII Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan Bab IX Pelaporan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Bab X Penghapusan Kerugian Daerah Bab XI Kedaluwarsa Bab XII Sanksi Bab XIII Ketentuan Lain-Lain Bab XIV Ketentuan Peralihan Bab XV Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2022.
45 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2022

Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT