Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2015

Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup; Bentuk Kekerasan; Kewajiban dan Tanggung Jawab; Penyelenggaraan Perlindungan; PPT PKBGA;LPPTK; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; Peran Serta Masyarakat; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Banyumas

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Purwokerto

Tanggal Penetapan

16 Maret 2015

Tanggal Pengundangan

16 Maret 2015

Tanggal Berlaku

16 Maret 2015

Sumber

LD.2015/NO.2

Subjek

KELUARGA, PERLINDUNGAN ANAK, PEREMPUAN/WANITA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Banyumas

Bidang

Halaman ini telah diakses 314 kali

FILE-FILE PERATURAN

jdih_25102110014761761e1b523e2.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2015/NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak

ABSTRAK:

a. bahwa segala bentuk tindak kekerasan, terutama kekerasan berbasis gender dan anak merapakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; b. bahwa korban kekerasan berbasis gender dan anak di Daerah terus mengalami peningkatan; c. bahwa korban kekerasan perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi; d. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang ^ Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat berkewajiban melakukan upaya pencegahan, perlindungan, dan pemulihan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006;Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008;Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 03 Tahun 2009
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup; Bentuk Kekerasan; Kewajiban dan Tanggung Jawab; Penyelenggaraan Perlindungan; PPT PKBGA;LPPTK; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; Peran Serta Masyarakat; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2015.
27

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2015

Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT