Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 35 Tahun 2021

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN NON BERUSAHA

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha di Daerah meliputi: a. pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha; b. perizinan berusaha berbasis risiko; c. norma, standar, prosedur dan kriteria perizinan berusaha berbasis risiko; d. pembinaan dan pengawasan; e. pendanaan; f. penyelesaian permasalahan dan hambatan perizinan berusaha berbasis risiko; g. sanksi; h. pelaporan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 35 Tahun 2021 tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN NON BERUSAHA

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lamongan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Lamongan

Tanggal Penetapan

21 Juli 2021

Tanggal Pengundangan

21 Juli 2021

Tanggal Berlaku

21 Juli 2021

Sumber

BD Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 35

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lamongan

Bidang

Halaman ini telah diakses 382 kali

FILE-FILE PERATURAN

35 PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN NON BERUSAHA - red.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Perizinan, Pelayanan Publik

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 35

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN NON BERUSAHA

ABSTRAK:

a . bahwa regulasi yang baik akan memberi kepastian hukum, kemanfaatan dan rasa keadilan bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bemegara; b. bahwa masyarakat selalu menilai bahwa pelayanan penriznan yang mudah, cepat, efektif dan transparan sebagai salah satu unsur penting dalam upaya membentuk pemerintahan yang baik dan bersih; c. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, merupakan pedoman bagi terlaksananya Perizinan Berusaha yang sesuai dan mendukung roda pemerintahan di daerah berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha di Daerah meliputi: a. pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha; b. perizinan berusaha berbasis risiko; c. norma, standar, prosedur dan kriteria perizinan berusaha berbasis risiko; d. pembinaan dan pengawasan; e. pendanaan; f. penyelesaian permasalahan dan hambatan perizinan berusaha berbasis risiko; g. sanksi; h. pelaporan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2021.
260 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 35 Tahun 2021

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN NON BERUSAHA

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT