Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2020

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai : a. ragam penyandang disabilitas; b. hak penyandang disabilitas; c. pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas; d. koordinasi; e. peran serta masyarakat; f. pendan aan; g. komisi disabilitas daerah; h. larangan; i. pembinaan dan pengawasan; j. sanksi administratif; k. ketentuan penyidikan; l. ketentuan pidana.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lamongan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Lamongan

Tanggal Penetapan

26 Oktober 2020

Tanggal Pengundangan

26 Oktober 2020

Tanggal Berlaku

26 Oktober 2020

Sumber

LD Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 8

Subjek

PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA - KEBIJAKAN PEMERINTAH - KELUARGA, PERLINDUNGAN ANAK, PEREMPUAN / WANITA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lamongan

Bidang

Halaman ini telah diakses 663 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

8 PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja - Kebijakan Pemerintah - Keluarga, Perlindungan Anak
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
ABSTRAK:	a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunya1 kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa; b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, se bagian besar penyandang disabilitas belum sepenuhnya mendapatkan hak dan kesempatan yang setara; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang; 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 ten tang Pengesahan Convention On The Right Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas); 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;. Peraturan Bupati ini mengatur mengenai : a. ragam penyandang disabilitas; b. hak penyandang disabilitas; c. pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas; d. koordinasi; e. peran serta masyarakat; f. pendan aan; g. komisi disabilitas daerah; h. larangan; i. pembinaan dan pengawasan; j. sanksi administratif; k. ketentuan penyidikan; l. ketentuan pidana.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2020. 45 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2020

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT