Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2019

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Mengatur tentang jenis minuman beralkohol serta pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol untuk membatasi produksi, pengadaan dan/atau diperdagangkan di Daerah.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2019 tentang PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lamongan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Lamongan

Tanggal Penetapan

23 Oktober 2019

Tanggal Pengundangan

23 Oktober 2019

Tanggal Berlaku

23 Oktober 2019

Sumber

LD Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 16

Subjek

OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH - PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN - KEBIJAKAN PEMERINTAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lamongan

Bidang

Halaman ini telah diakses 554 kali

FILE-FILE PERATURAN

16 PENGENDALIAN & PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN ALKOHOL.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan - Kebijakan Pemerintah

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 16

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

ABSTRAK:

a. bahwa minuman beralkohol atau minuman keras pada hakekatnya membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa, dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas, sehingga perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol sebagai salah satu upaya untuk mengurangi dampak negatif minuman beralkohol; b. bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat membatasi peredaran minuman beralkohol, melalui Peraturan Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang Dalam Pengawasan; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan; 4. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol; 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.
Mengatur tentang jenis minuman beralkohol serta pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol untuk membatasi produksi, pengadaan dan/atau diperdagangkan di Daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2019.
26 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2019

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT