Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2019

PENYELENGGARAAN METROLOGI LEGAL

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah; b. kegiatan pengelolaan metrologi legal; c. standar dan verifikasi standar; d. penyelenggaraan pelayanan tera/ tera ulang; e. barang dalam keadaan terbungkus; f. pengawasan dan koordinasi; g. peran serta masyarakat; h. Izin Reparatir.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2019 tentang PENYELENGGARAAN METROLOGI LEGAL

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lamongan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Lamongan

Tanggal Penetapan

23 Oktober 2019

Tanggal Pengundangan

23 Oktober 2019

Tanggal Berlaku

23 Oktober 2019

Sumber

LD Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 13

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lamongan

Bidang

Halaman ini telah diakses 203 kali

FILE-FILE PERATURAN

13 PENYELENGGARAAN METROLOGI LEGAL .pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN METROLOGI LEGAL

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan Negara yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat, perlu memberikan pelayanan yang baik khususnya dalam pelaksanaan tera, tera ulang dan pengawasan; b. bahwa untuk melindungi kepentingan umum, perlu adanya jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metoda pengukuran, alat timbang dan perlengkapannya; c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/ atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya; 4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah; b. kegiatan pengelolaan metrologi legal; c. standar dan verifikasi standar; d. penyelenggaraan pelayanan tera/ tera ulang; e. barang dalam keadaan terbungkus; f. pengawasan dan koordinasi; g. peran serta masyarakat; h. Izin Reparatir.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2019.
29 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2019

PENYELENGGARAAN METROLOGI LEGAL

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT