Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 87 Tahun 2019

SISTEM DAN PROSEDUR PERBENDAHARAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Mengatru Sistem dan Prosedur Perbendaharaan Keuangan Daerah, yang meliputi: a. latar belakang; b. maksud dan tujuan; c. anggaran kas; d. pembuatan surat penyediaan dana; e. pengajuan surat permintaan pembayaran; f. penerbitan surat perintah membayar; g. penerbitan surat perintah pencairan dana; dan h. surat pertanggungjawaban (SPj) . i. Surat keterangan pemberhentian pembayaran (skpp) gaji. yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 87 Tahun 2019 tentang SISTEM DAN PROSEDUR PERBENDAHARAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lamongan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Lamongan

Tanggal Penetapan

30 Desember 2019

Tanggal Pengundangan

30 Desember 2019

Tanggal Berlaku

30 Desember 2019

Sumber

BD Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 87

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lamongan

Bidang

Halaman ini telah diakses 239 kali

FILE-FILE PERATURAN

87 SISTEM DAN PROSEDUR PERBENDAHARAAN KEUANGAN DAERAH TA 2020.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 87, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 87

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM DAN PROSEDUR PERBENDAHARAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efektif, efesien dan akuntabel yang meliputi perencanaan dan pengangaran, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan, pelaksanaan dan penatausahaan belanja serta akuntansi dan pertanggungjawaban, perlu adanya sistem dan prosedur perbendaharaan keuangan daerah.
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
Mengatru Sistem dan Prosedur Perbendaharaan Keuangan Daerah, yang meliputi: a. latar belakang; b. maksud dan tujuan; c. anggaran kas; d. pembuatan surat penyediaan dana; e. pengajuan surat permintaan pembayaran; f. penerbitan surat perintah membayar; g. penerbitan surat perintah pencairan dana; dan h. surat pertanggungjawaban (SPj) . i. Surat keterangan pemberhentian pembayaran (skpp) gaji. yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
78 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 87 Tahun 2019

SISTEM DAN PROSEDUR PERBENDAHARAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT