Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 82 Tahun 2019

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN LAMONGAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Bupati berwenang melakukan Penyelenggaraan Linmas yang dilakukan oleh Satpol PP sesuai tugas dan fungsi dengan melibatkan masyarakat melalui pengorganisasian dan pemberdayaan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lamongan Nomor 82 Tahun 2019 tentang PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN LAMONGAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lamongan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Lamongan

Tanggal Penetapan

30 Desember 2019

Tanggal Pengundangan

30 Desember 2019

Tanggal Berlaku

30 Desember 2019

Sumber

BD Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 83

Subjek

KEBIJAKAN PEMERINTAH - KELUARGA, PERLINDUNGAN ANAK, PEREMPUAN / WANITA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lamongan

Bidang

Halaman ini telah diakses 379 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

82 PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT .pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Kebijakan Pemerintah - Keluarga, Perlindungan Anak
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 82, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 83
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN LAMONGAN
ABSTRAK:	a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, perlu melakukan pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Lamongan. 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa. Bupati berwenang melakukan Penyelenggaraan Linmas yang dilakukan oleh Satpol PP sesuai tugas dan fungsi dengan melibatkan masyarakat melalui pengorganisasian dan pemberdayaan.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019. 23 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 82 Tahun 2019

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN LAMONGAN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT