Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2022

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Nama, Objek dan Subjek Retribusi Bab III Golongan Retribusi Bab IV Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Bab V Prinsip dan Sasaran Penetapan Besaran Tarif Bab VI Wilayah Pemungutan Retribusi Bab VII Tata Cara Pemungutan Bab VIII Tata Cara Pembayaran Bab IX Sanksi Administratif Bab X Tata Cara Penagihan Bab XI Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Bab XII Kedaluwarsa Penagihan Bab XIII Penghapusan Piutang Retribusi Bab XIV Insentif Pemungutan Bab XV Penyidikan Bab XVI Keberatan Wajib Retribusi Bab XVII Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Bab XVIII Pemeriksaan Retribusi Bab XIX Ketentuan Pidana Bab XX Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

T.E.U.

Indonesia, Kota Pekalongan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Pekalongan

Tanggal Penetapan

09 Mei 2022

Tanggal Pengundangan

09 Mei 2022

Tanggal Berlaku

09 Mei 2022

Sumber

LD.2022/NOMOR.4

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Pekalongan

Bidang

Halaman ini telah diakses 709 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

2022perda3375004.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

retribusi persetujuan bangunan gedung
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2022/NOMOR.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
ABSTRAK:	bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah; bahwa pengelolaan dan pemanfaatan retribusi daerah yang tertib, teratur, transparan dan efisien akan mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan; bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 347 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Nama, Objek dan Subjek Retribusi Bab III Golongan Retribusi Bab IV Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Bab V Prinsip dan Sasaran Penetapan Besaran Tarif Bab VI Wilayah Pemungutan Retribusi Bab VII Tata Cara Pemungutan Bab VIII Tata Cara Pembayaran Bab IX Sanksi Administratif Bab X Tata Cara Penagihan Bab XI Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Bab XII Kedaluwarsa Penagihan Bab XIII Penghapusan Piutang Retribusi Bab XIV Insentif Pemungutan Bab XV Penyidikan Bab XVI Keberatan Wajib Retribusi Bab XVII Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Bab XVIII Pemeriksaan Retribusi Bab XIX Ketentuan Pidana Bab XX Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2022. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2019 dicabut. 27 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2022

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT