Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 78 Tahun 2019

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dan harus memenuhi persyaratan: a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. berkedudukan di Desa setempat; c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa; d. memiliki kepengurusan yang tetap; e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan f. tidak berafiliasi kepada partai politik.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 78 Tahun 2019 tentang PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lamongan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Lamongan

Tanggal Penetapan

28 November 2019

Tanggal Pengundangan

28 November 2019

Tanggal Berlaku

28 November 2019

Sumber

BD Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 78

Subjek

DESA - DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/BADAN/ORGANISASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lamongan

Bidang

Halaman ini telah diakses 752 kali

FILE-FILE PERATURAN

Belum Tersedia

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Desa - Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 78, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 78

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 ten tang Desa; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.
LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dan harus memenuhi persyaratan: a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. berkedudukan di Desa setempat; c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa; d. memiliki kepengurusan yang tetap; e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan f. tidak berafiliasi kepada partai politik.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2019.
97 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 78 Tahun 2019

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT