Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021

Pengarusutamaan Gender

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Mengatur tentang; 1. Ketentuan Umum; 2. Asas, Maksud dan Tujuan; 3. Ruang Lingkup; Ruang Lingkup Pengarusutamaan Gender meliputi: a. perencanaan; b. penyusunan; c. pelaksanaan; d. pemantauan dan evaluasi kebijakan dan; e. program pembangunan daerah. 4. Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi dan Program Pembangunan Daerah; 5. Kerjasama; 6. Pembinaan dan Pengawasan; 7. Pelaporan; 8. Pendanaan; 9. Sanksi Administratif; 10. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Mojokerto

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Mojokerto

Tanggal Penetapan

05 Januari 2021

Tanggal Pengundangan

05 Januari 2021

Tanggal Berlaku

05 Januari 2021

Sumber

LD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 No 1

Subjek

HAK ASASI MANUSIA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Mojokerto

Bidang

Halaman ini telah diakses 306 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda No 1 2021 ttg Pengarustamaan gender.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

HAK ASASI MANUSIA

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 No 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengarusutamaan Gender

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki laki di bidang ekonomi, sosial budaya politik dan hukum sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, diperlukan Pengarusutamaan Gender sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan Daerah; b. bahwa Pengarusutamaan Gender merupakan strategi yang efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat berbangsa dan bemegara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965; UU No 7 Tahun 1984; UU No 21 Tahun 1999; UU No 39 Tahun 1999; UU No 23 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 15 Tahun 2019; Permendagri No 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 67 Tahun 2011; Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018.
Mengatur tentang; 1. Ketentuan Umum; 2. Asas, Maksud dan Tujuan; 3. Ruang Lingkup; Ruang Lingkup Pengarusutamaan Gender meliputi: a. perencanaan; b. penyusunan; c. pelaksanaan; d. pemantauan dan evaluasi kebijakan dan; e. program pembangunan daerah. 4. Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi dan Program Pembangunan Daerah; 5. Kerjasama; 6. Pembinaan dan Pengawasan; 7. Pelaporan; 8. Pendanaan; 9. Sanksi Administratif; 10. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2021.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021

Pengarusutamaan Gender

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT