Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjung Balai Nomor 7 Tahun 2021

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Ini Berisi Tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD,TUJUAN, DAN PRINSIP (Maksud Dan Tujuan, Prinsip Dasar), PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI ( Tindak Lanjut Pelaporan Gratifikasi)UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (Susunan Organisasi, Wewenang dan Kewajiban UPG), PENGAWASAN, HAK DAN PERLINDUNGAN, SANKSI, PEMBIAYAAN, KETENTUAN PENUTUP.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tanjung Balai Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai

T.E.U.

Indonesia, Kota Tanjung Balai

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Tanjungbalai

Tanggal Penetapan

08 Februari 2021

Tanggal Pengundangan

08 Februari 2022

Tanggal Berlaku

08 Februari 2022

Sumber

BD. 2021/ No. 07

Subjek

KEBIJAKAN PEMERINTAH - STANDAR / PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Tanjung Balai

Bidang

Halaman ini telah diakses 332 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

2021perwaltanjungbalaikota7_ok.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pedoman - Pengendalian - Gratifikasi - di - Lingkungan - Pemerintah - Kota - Tanjungbalai
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 7, BD. 2021/ No. 07
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai, kepada Pejabat/Pegawai Pemerintah Kota Tanjungbalai dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya; b. bahwa Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan; Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 , Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 , Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 061/7737 /SJ tanggal 30 Desember 2014. Peraturan Ini Berisi Tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD,TUJUAN, DAN PRINSIP (Maksud Dan Tujuan, Prinsip Dasar), PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI ( Tindak Lanjut Pelaporan Gratifikasi)UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (Susunan Organisasi, Wewenang dan Kewajiban UPG), PENGAWASAN, HAK DAN PERLINDUNGAN, SANKSI, PEMBIAYAAN, KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2022. 12 HLM

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521