Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jombang No. 12 Tahun 2010

Perusahaan Daerah Perkebunan Panglungan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PDP Panglungan didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Perkebunan Panglungan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang; berkedudukan di Desa Sumberjo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Perkebunan Panglungan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Jombang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2010

Tempat Penetapan

Jombang

Tanggal Penetapan

23 Desember 2010

Tanggal Pengundangan

09 Februari 2011

Tanggal Berlaku

Sumber

LD No 3/E

Subjek

BUMD / BADAN USAHA MILIK DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Jombang

Bidang

Halaman ini telah diakses 967 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA_12_TH_2010_ttg_PANGLUNGAN.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

BUMD
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD No 3/E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perusahaan Daerah Perkebunan Panglungan
ABSTRAK:	a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah yang berkesinambungan, meningkatkan kesejateraan rakyat, memperluas lapangan kerja dan sumber pendapatan asli daerah, perlu dilakukan revitalisasi, reorganisasi, reorientasi, restrukturisasi dan reformasi terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) termasuk maksimalisasi pemanfaatan aset- asetnya; b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Perkebunan Panglungan Yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian sehingga perlu dilakukan penyesuaian; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Perusahaan Daerah Perkebunan Panglungan dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah: 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah. 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga. 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jombang; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Jombang; PDP Panglungan didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Perkebunan Panglungan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang; berkedudukan di Desa Sumberjo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521