Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2021

PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP, TUGAS DAN WEWENANG (Tugas, wewenang), HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT, KRITERIA CAGAR BUDAYA (Benda, Bangunan dan Struktur, Situs dan Kawasan), PEMILIKAN DAN PENGUASA, PENEMUAN DAN PENCARIAN (Penemuan, Pencarian), REGISTER CAGAR BUDAYA (Umum, Pendaftaran, Pengkajian, Penetapan, Pencatatan, Pemeringkatan, Penghapusan), PELESTARIAN (Umum, Pelindungan (Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, Pemugaran), Pengembangan (Umum, Penelitian, Revitalisasi, Adaptasi), Pemanfaatan), TIM AHLI CAGAR BUDAYA (Pembentukan, Tugas dan Wewenang), PENDANAAN, PENGAWASAN, PENYIDIKAN, KETENTUAN PIDANA, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2021 tentang PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

T.E.U.

Indonesia, Kota Pematang Siantar

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Pematangsiantar

Tanggal Penetapan

15 Februari 2021

Tanggal Pengundangan

18 Februari 2021

Tanggal Berlaku

18 Februari 2021

Sumber

LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2021 NOMOR 1

Subjek

LINGKUNGAN HIDUP

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Pematang Siantar

Bidang

Halaman ini telah diakses 1142 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda_No_1_Pelestarian Cagar Budaya_ok.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PELESTARIAN - DAN - PENGELOLAAN - CAGAR - BUDAYA
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2021 NOMOR 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
ABSTRAK:	a. bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya daerah yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, agama dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dalam rangka memajukan kebudayaan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat; b. bahwa untuk melestarikan cagar budaya, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengaturan, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya; c. bahwa cagar budaya yang berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk rnelindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya; Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 , Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 , Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733). Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP, TUGAS DAN WEWENANG (Tugas, wewenang), HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT, KRITERIA CAGAR BUDAYA (Benda, Bangunan dan Struktur, Situs dan Kawasan), PEMILIKAN DAN PENGUASA, PENEMUAN DAN PENCARIAN (Penemuan, Pencarian), REGISTER CAGAR BUDAYA (Umum, Pendaftaran, Pengkajian, Penetapan, Pencatatan, Pemeringkatan, Penghapusan), PELESTARIAN (Umum, Pelindungan (Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, Pemugaran), Pengembangan (Umum, Penelitian, Revitalisasi, Adaptasi), Pemanfaatan), TIM AHLI CAGAR BUDAYA (Pembentukan, Tugas dan Wewenang), PENDANAAN, PENGAWASAN, PENYIDIKAN, KETENTUAN PIDANA, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2021. 41 HLM

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521