Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun 2020

PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA SARANA PENUNJANG KONTRASEPSI DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN KEDIR

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pedoman Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Kontrasepsi dalam Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana di Kabupaten Kediri

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun 2020 tentang PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA SARANA PENUNJANG KONTRASEPSI DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN KEDIR

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kediri

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Pamenang

Tanggal Penetapan

09 Maret 2020

Tanggal Pengundangan

09 Maret 2020

Tanggal Berlaku

09 Maret 2020

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2O2O NOMOR 9

Subjek

KELUARGA BERENCANA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kediri

Bidang

Halaman ini telah diakses 43 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO 9 TAHUN 2020.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

KELUARGA BERENCANA
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2O2O NOMOR 9
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA SARANA PENUNJANG KONTRASEPSI DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN KEDIR
ABSTRAK:	a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UndangUndang Nomor 52 Tahun 2OO9 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur pengadaan dan penyebaran alat dan obat kontrasepsi berdasarkan keseimbangan antara kebutuhan, penyediaan dan pemerataan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bahwa dalam rangka terkendalinya dan terdistribusinya alat dan obat kontrasepsi secara tepat jenis, tepat waktu dan tepat sasaran di semua tingkatan wilayah serta sesuai dengan Telaah Staf dari Plt. Kepala DP2KBP3A Kabupaten Kediri Nomor 4761622/418.2212019 tanggal 5 Maret 2019 perihal Usulan Penerbitan Perubahan Surat Keputusan Bupati tentang Pedoman Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi di Kabupaten Kediri dan Berita Acara Rapat Nomor 9O216951418'2212019 tanggal 12 Maret 2019 tentang Pembahasan Pedoman Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi di Kabupaten Kediri, diperlukan suatu pedoman pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi sebagai petunjuk pelaksanaan bagi para pengelola alat dan obat kontrasepsi; c. bahwa untuk mendasari pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi perlu landasan hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaannya; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kediri tentang Pedoman Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Kontrasepsi dalam Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana di Kabupaten Kediri; 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapr4ia Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 273O1; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O06 Nomor I24, Tarr.bahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undalg-Undang Nomor 24 Tahun 2O13 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan [embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2OO9 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor s080); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (kmbaran Negara Republlk Indoneala Tehun 201I Nomor 82, Tambahan Lpmbaran Negara Republlk IndoneEla Nomor 5234) rebagalmana telah dtubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tent&ng Perubahcn Atee Undang= Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor s67el; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan trmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor L34, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor s0s3) 8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s6l4); 9. Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tah:u.n 2Ol7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); LO. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2O15 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 12. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 9 Tahun 2Ol9 tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Bagi Pasangan Usia Subur dalam Pelayanan Keluarga Berencana Pedoman Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Kontrasepsi dalam Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana di Kabupaten Kediri
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2020. 11

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun 2020

PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA SARANA PENUNJANG KONTRASEPSI DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN KEDIR

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT