Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2011

Pengelolaan Pertambangan Mineral

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi kewenangan Daerah dalam pengelolaan pertambangan, penyelidikan dan penelitian pertambangan, Wilayah Izin Usaha Pertambangan, penciutan atau pengembalian Wilayah Izin Usaha Pertambangan, Wilayah Pertambangan Rakyat, Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, hak dan kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Pertambangan Rakyat, usaha jasa pertambangan, reklamasi dan pasca tambang, pendapatan negara dan Daerah dari pengelolaan pertambangan, kebijakan pengelolaan pertambangan mineral untuk kepentingan Daerah serta pembinaan dan pengawasan pertambangan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Purworejo

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Purworejo

Tanggal Penetapan

17 Oktober 2011

Tanggal Pengundangan

17 Oktober 2011

Tanggal Berlaku

17 Oktober 2011

Sumber

LD Tahun 2011 No.26/TLD No.26

Subjek

PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Purworejo

Bidang

Halaman ini telah diakses 223 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA 26 TAHUN 2011.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pertambangan Bahan Galian

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pengelolaan-pertambangan-mineral

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 26, LD Tahun 2011 No.26/TLD No.26

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral

ABSTRAK:

a. bahwa mineral yang terkandung di wilayah Kabupaten Purworejo merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam mensejahterakan masyarakat, oleh karena itu pengelolaannya harus diatur dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah; b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pengaturan terhadap pertambangan mineral yang merupakan kewenangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah; c. bahwa untuk mengatur pengelolaan pertambangan di Daerah, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pertambangan Bahan Galian, namun dengan berlakunya Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu disesuaikan
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990;Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010;Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 3 Tahun 1988;Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2004;Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi kewenangan Daerah dalam pengelolaan pertambangan, penyelidikan dan penelitian pertambangan, Wilayah Izin Usaha Pertambangan, penciutan atau pengembalian Wilayah Izin Usaha Pertambangan, Wilayah Pertambangan Rakyat, Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, hak dan kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Pertambangan Rakyat, usaha jasa pertambangan, reklamasi dan pasca tambang, pendapatan negara dan Daerah dari pengelolaan pertambangan, kebijakan pengelolaan pertambangan mineral untuk kepentingan Daerah serta pembinaan dan pengawasan pertambangan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2011.
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pertambangan Bahan Galian.
47 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2011

Pengelolaan Pertambangan Mineral

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT