Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lumajang No. 10 Tahun 2016

Pengelolaan Sampah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Asas dan Tujuan Penyelenggaraan Pengelolaan sampah; 3. Ruang lingkup pengelolaan sampah; 4. Pengelolaan sampah; 5. Tugas dan wewenang Pemda dalam pengelolaan sampah; 6. Hak, Kewajiban dan Larangan; 7. Kerjasama, Insentif dan Disinsentif; 8. Perizinan; 9. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; 10. Penyelesaian Sengketa; 11. Kompensasi bagi orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di TPA; 12. Peran Masyarakat; 13. Pembiayaan; 14. Sanksi Administratif; 15. Penyidikan; 16. Ketentuan Pidana; 17. Ketentuan Peralihan; 18. Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lumajang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Lumajang

Tanggal Penetapan

29 Juli 2016

Tanggal Pengundangan

29 Juli 2016

Tanggal Berlaku

Sumber

LD 2016 No.11

Subjek

LINGKUNGAN HIDUP

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lumajang

Bidang

Halaman ini telah diakses 2209 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Nomor 10 Tahun 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Lingkungan HIDUP
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD 2016 No.11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Sampah
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat maka Pemerintah berkewajiban menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan; b. bahwa sampahtelah menjadi permasalahan sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan; c. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan Pemerintah Daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha, sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 4 Tahun 2010 Seri E). Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Asas dan Tujuan Penyelenggaraan Pengelolaan sampah; 3. Ruang lingkup pengelolaan sampah; 4. Pengelolaan sampah; 5. Tugas dan wewenang Pemda dalam pengelolaan sampah; 6. Hak, Kewajiban dan Larangan; 7. Kerjasama, Insentif dan Disinsentif; 8. Perizinan; 9. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; 10. Penyelesaian Sengketa; 11. Kompensasi bagi orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di TPA; 12. Peran Masyarakat; 13. Pembiayaan; 14. Sanksi Administratif; 15. Penyidikan; 16. Ketentuan Pidana; 17. Ketentuan Peralihan; 18. Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . 27 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521