Logo
Login

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ternate Nomor 22.A Tahun 2021

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TERNATE

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Walikota ini mengatur Perubahan atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 3 Tahun 2021 Tambahan Penghasilan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Ternate

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ternate Nomor 22.A Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TERNATE
T.E.U.
Indonesia, Kota Ternate
Nomor
22.A
Bentuk
Peraturan Walikota (PERWALI)
Bentuk Singkat
PERWALI
Tahun
2021
Tempat Penetapan
Ternate
Tanggal Penetapan
01 November 2021
Tanggal Pengundangan
02 November 2021
Tanggal Berlaku
02 November 2021
Sumber
BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2021 NOMOR 457.A
Subjek
HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kota Ternate
Bidang
Halaman ini telah diakses 169 kali

FILE-FILE PERATURAN

peraturan_walikota_ternate_no_22.a_tahun_2021.pdf
Preview
Download

STATUS PERATURAN

Mengubah :

  1. PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TERNATE

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan