Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2011

Retribusi Izin Trayek

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi : a. Nama Objek dan Subjek Retribusi; b. Golongan Retribusi; c. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; d. Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; e. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; f. Wilayah Pemungutan; g. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran; h. Sanksi Administratif; i. Tata Cara Penagihan; j. Kedaluwarsa Penagihan; k. Insentif Pemungutan Retribusi; l. Penyidikan; m. Ketentuan Pidana.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Purworejo

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Purworejo

Tanggal Penetapan

27 Juni 2011

Tanggal Pengundangan

27 Juni 2011

Tanggal Berlaku

01 Januari 2012

Sumber

LD Tahun 2011 No.11/TLD No.11

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Purworejo

Bidang

Halaman ini telah diakses 238 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA 11 TAHUN 2011.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut sebagian :

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum dan Retribusi Izin Trayek/ Izin Operasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 16 hlm

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

retribusi-izin trayek

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD Tahun 2011 No.11/TLD No.11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Trayek

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang transportasi, Pemerintah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan pelayanan Izin Trayek, yaitu izin yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu; b. bahwa untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan pelayanan Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan peran serta masyarakat dalam bentuk pembayaran retribusi atas jasa pelayanan Izin Trayek tersebut; c. bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Trayek merupakan jenis Retribusi Daerah yang pemungutannya menjadi kewenangan kabupaten/ kota; d. bahwa Retribusi Izin Trayek di Kabupaten Purworejo telah dipungut bedasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum dan Retribusi Izin Trayek/ Izin Operasi, namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 8 Tahun 1981; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 10 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008; UU No 33 Tahun 2004; UU No 38 Tahun 2004; UU No 22 Tahun 2009; UU No 28 Tahun 2009; PP No 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No 58 Tahun 2010; PP No No 79 Tahun 2005; PP No 34 Tahun 2006; PP No 38 Tahun 2007; PP No 69 Tahun 2010; Perpres No 1 Tahun 2007; Perda Kab Daerah Tk II Purworejo No 3 Tahun 1988; Perda Kab Purworejo No 3 Tahun; Perda Kab Purworejo No 4 Tahun 2008
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi : a. Nama Objek dan Subjek Retribusi; b. Golongan Retribusi; c. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; d. Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; e. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; f. Wilayah Pemungutan; g. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran; h. Sanksi Administratif; i. Tata Cara Penagihan; j. Kedaluwarsa Penagihan; k. Insentif Pemungutan Retribusi; l. Penyidikan; m. Ketentuan Pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2012.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum dan Retribusi Izin Trayek/ Izin Operasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
16 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521