Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 2014

Tata Cara Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Azas dan Tujuan Bab III Perizinan Bab IV Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan Bab V Jangka Waktu, Wilayah Operasi IUJK dan Daftar Ulang Bab VI Kewajiban dan Larangan Bab VII Pembinaan dan Pengawasan Bab VIII Sanksi Administratif Bab IX Laporan Bab X Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Demak

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Demak

Tanggal Penetapan

19 Juni 2014

Tanggal Pengundangan

19 Juni 2014

Tanggal Berlaku

19 Juni 2014

Sumber

BD.2014/NO.16

Subjek

KONSTRUKSI, SIPIL, ARSITEK, BANGUNAN, DAN INFRASTRUKTUR - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Demak

Bidang

Halaman ini telah diakses 182 kali

FILE-FILE PERATURAN

perbup-no-16-tahun-2014.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2014/NO.16

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemberian izin usaha jasa konstruksi secara tepat, cepat, efektif dan efisien serta untuk memberikan kepastian hukum bagi perusahaan yang bergerak dalam pengadaan pekerjaan jasa konstruksi dan Konsultansi, dipandang perlu mengatur mekanisme perijinan IUJK di Kabupaten Demak; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (3) dan ayat (5) dan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelengaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi, ketentuan mengenai persyaratan dan data pendukung, tata cara dan mekanisme pengajuan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) serta tata cara dan persyaratan permohonan daftar ulang dan perubahan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 / PRT / M /2011; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Azas dan Tujuan Bab III Perizinan Bab IV Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan Bab V Jangka Waktu, Wilayah Operasi IUJK dan Daftar Ulang Bab VI Kewajiban dan Larangan Bab VII Pembinaan dan Pengawasan Bab VIII Sanksi Administratif Bab IX Laporan Bab X Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2014.
33 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 2014

Tata Cara Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT