Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2022

Pengangkatan, Pemberhentian Dan Pemindahan Kepala Sekolah.

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Tugas, Fungsi, Dan Wewenang Kepala Sekolah; 2. Persyaratan Calon Kepala Sekolah Pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarkan Pemerintah Daerah atau Masyarakat; 3. Mekanisme Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah atau Masyarakat; 4. Jangka Waktu Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Pemerintah daerah Atau Masyarakat; 5. Penilaian Kinerja Kepala Sekolah; 6. Beban Kerja Kepala Sekolah Pada Satuan Pendidikan Yang Diselengarakan Pemerintah Daerah Atau Masyarakat; 7. Pengembangan Profesi Kepala Sekolah; 8. Pembinaan Karier Kepala Sekolah; 9. Pemindahan Kepala Sekolah; dan 10. Pemberhentian Kepala Sekolah.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengangkatan, Pemberhentian Dan Pemindahan Kepala Sekolah.
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Barito Selatan
Nomor
9
Bentuk
Peraturan Bupati (Perbup)
Bentuk Singkat
Perbup
Tahun
2022
Tempat Penetapan
Buntok
Tanggal Penetapan
01 Maret 2022
Tanggal Pengundangan
01 Maret 2022
Tanggal Berlaku
01 Maret 2022
Sumber
BD.2022/No.9
Subjek
KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA - JABATAN / PROFESI / KEAHLIAN / SERTIFIKASI
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
Bidang
Halaman ini telah diakses 320 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan