Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magetan Nomor 31 Tahun 2021

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 79 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi pokok: mengatur mengenai Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; memuat perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 menjadi sebesar Rp.1.790.805.695.989,00 yang bersumber dari: a. Pendapatan asli daerah; b. Pendapatan transfer; c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Magetan Nomor 31 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 79 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Magetan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Magetan

Tanggal Penetapan

28 Juni 2021

Tanggal Pengundangan

28 Juni 2021

Tanggal Berlaku

28 Juni 2021

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 31

Subjek

APBD

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Magetan

Bidang

Halaman ini telah diakses 209 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Perbup 79 Penjabaran APBD 2021.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

penjabaran APBD
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 31
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 79 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:	Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Nomor 906/3017/Keuda tanggal 28 April 2021 hal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2021, maka perlu diadakan penyesuaian terhadap Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana hasil Mapping; b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2021, untuk penggunaan DAK Fisik Bidang Kesehatan khususnya BOK Kabupaten/Kota dan BOK Puskesmas dilakukan realokasi dengan proporsi minimal 60% untuk kegiatan UKM Esensial dan Minimal 40% untuk kegiatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sehingga perlu disesuaikan; c. bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, DAK Non Fisik Bidang Kesehatan yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun 2021 tidak sesuai dengan desk penyusunan Rencana Kegiatan DAK Fisik, DAK Penugasan dan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sehingga perlu disesuaikan; d. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 045.2/7281/102.1/2021 perihal Refocusing Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota pada APBD Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021, pada Dinas Kesehatan ada penurunan pagu anggaran sehingga perlu disesuaikan sesuai hasil refocusing; e. bahwa adanya Pandemi Covid-19 memberikan pengaruh pada banyaknya kebutuhan yang belum terpenuhi, sehingga untuk mencukupi kebutuhan prioritas secara efektif dan efisien diambilkan dari Silpa BLUD Puskesmas Tahun 2020; f. bahwa berdasarkan hasil workshop regional DAK Bidang Pertanian Tahun 2021 serta sesuai surat Kementerian Pertanian Nomor B.728/Rc.240/A.1/3/2021, terdapat satu sub kegiatan yang bersumber dana dari DAK Non Fisik yang kode rekeningnya perlu segera disesuaikan; g. bahwa pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan untuk Tunjangan Jabatan ASN tidak mencukupi serta kesalahan kode rekening yang semula Rekening Iuran Jaminan Kesehatan PNS (JKK) menjadi iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS (JKK), sehingga perlu diadakan penyesuaian; h. bahwa dengan adanya pengangkatan dalam jabatan Administrator dan Pengawas serta jabatan Fungsional Penera Ahli pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan, maka perlu kiranya dialoksikan anggaran untuk Belanja Tunjangan Jabatan PNS dan Belanja Tunjangan Fungsional PNS bagi kedua Pejabat dimaksud; i. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2020; 14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020. Materi pokok: mengatur mengenai Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; memuat perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 menjadi sebesar Rp.1.790.805.695.989,00 yang bersumber dari: a. Pendapatan asli daerah; b. Pendapatan transfer; c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2021. mengubah Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 jumlah 36 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magetan Nomor 31 Tahun 2021

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 79 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT