Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 58 Tahun 2021

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Jenis Pakaian Dinas PNS di terdiri atas: a. PDH; b. PDL; c. PSL; d. PDH Camat dan Lurah; e. PDL Camat dan Lurah; f. PDU Camat dan Lurah; g. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; h. PSR; i. PKJ; j. Pakaian Pramuka; k. Pakaian Batik Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI); l. Pakaian Dinas untuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; m. Pakaian Dinas untuk Dinas Perhubungan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 58 Tahun 2021 tentang PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN

T.E.U.

Indonesia, Kota Madiun

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (PERWALI)

Bentuk Singkat

PERWALI

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Madiun

Tanggal Penetapan

13 Desember 2021

Tanggal Pengundangan

13 Desember 2021

Tanggal Berlaku

13 Desember 2021

Sumber

BD Kota Madiun Tahun 2021 Nomor 58/G

Subjek

KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA - OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Madiun

Bidang

Halaman ini telah diakses 197 kali

FILE-FILE PERATURAN

perwal 58 tahun 2021.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Diubah dengan :

PERWALI Kota Madiun No. 50 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 58 TAHUN 2021 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Kepegawaian, Aparatur Negara - Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 58, BD Kota Madiun Tahun 2021 Nomor 58/G

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN

ABSTRAK:

Bahwa guna meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan, serta mewujudkan keseragaman dan identitas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, perlu disusun peraturan tentang penggunaan pakaian dinas dan atribut kelengkapannya.
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 3. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tata Pakaian pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja; 6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 18 Tahun 2017 tentang Identitas Daerah.
Jenis Pakaian Dinas PNS di terdiri atas: a. PDH; b. PDL; c. PSL; d. PDH Camat dan Lurah; e. PDL Camat dan Lurah; f. PDU Camat dan Lurah; g. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; h. PSR; i. PKJ; j. Pakaian Pramuka; k. Pakaian Batik Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI); l. Pakaian Dinas untuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; m. Pakaian Dinas untuk Dinas Perhubungan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2021.
255 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 58 Tahun 2021

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT