Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 38 Tahun 2015

Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pendelegasian kewenangan penandatangan terdiri dari 4 (empat) jenis perizinan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kudus

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Kudus

Tanggal Penetapan

21 Desember 2015

Tanggal Pengundangan

22 Desember 2015

Tanggal Berlaku

22 Desember 2015

Sumber

BD.2015/NO.38

Subjek

PELIMPAHAN KEWENANGAN/PENUGASAN PEJABAT NEGARA/PENUGASAN BUMN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kudus

Bidang

Halaman ini telah diakses 134 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup_No__38_th_2015_pendelegasian_izin_PPLH-sign.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP - PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2015/NO.38

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup yang baik dan sehat maka setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah dan/atau limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) wajib memiliki izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH); bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pemberian izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) bagi masyarakat yang melaksanakan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah dan /atau limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) perlu mempercepat dan mempermudah proses izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang merupakan salah satu bentuk pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu mendelegasikan kewenangan penerbitan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pendelegasian kewenangan penandatangan terdiri dari 4 (empat) jenis perizinan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2015.
7 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521