Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2000

Retribusi Pasar

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Restribusi pasar, dengan sistematika; Ketentuan Umum; Nama, Objek, dan Subyek Restribusi; Pendirian dan Pengelolaan Pasar; Izin pemakaian Toko, Ruko, Toko Gudang, Kios, los dan Pengelolaan Fasilitas Umum; Hak dan Kewajiban Penyewa; Golongan Restribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip Penetapan, Stuktur, dan Besar Tarif Restribusi; Tata cara pemungutan; Wilayah Pemungutan; Sanksi Administrasi; Tata cara pembayaran; Tata cara penangihan; Kadaluarsa; Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kadaluarsa; Ketentuan Larangan; Pembinaan / Pengawasan; Ketentuan Pidana; Penyelidikan;dan Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar

T.E.U.

Indonesia, Kota Banjarbaru

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2000

Tempat Penetapan

Banjarbaru

Tanggal Penetapan

07 Oktober 2000

Tanggal Pengundangan

09 Oktober 2000

Tanggal Berlaku

09 Oktober 2000

Sumber

LD.2000/NO.23

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Banjarbaru

Bidang

Halaman ini telah diakses 203 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA BJB NO. 16 TAHUN 2000.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Pajak dan Retribusi Daerah

2000

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2000/NO.23

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pasar

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan ketertiban terhadap para pedagang dan konsumen, perlu adanya peningkatan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan sarana dan prasarana pasar agar lebih berdaya guna dan berhasil guna; Bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak Daerah maka diambil langkah-langkah guna menunjang pelaksanaan maupun mengintensifkan sumber pendapatan daerah tersebut; Bahwa untuk pelayanan dan pengaturan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; . Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Ne(jeri Nomor I 19 Tahun 1998.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Restribusi pasar, dengan sistematika; Ketentuan Umum; Nama, Objek, dan Subyek Restribusi; Pendirian dan Pengelolaan Pasar; Izin pemakaian Toko, Ruko, Toko Gudang, Kios, los dan Pengelolaan Fasilitas Umum; Hak dan Kewajiban Penyewa; Golongan Restribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip Penetapan, Stuktur, dan Besar Tarif Restribusi; Tata cara pemungutan; Wilayah Pemungutan; Sanksi Administrasi; Tata cara pembayaran; Tata cara penangihan; Kadaluarsa; Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kadaluarsa; Ketentuan Larangan; Pembinaan / Pengawasan; Ketentuan Pidana; Penyelidikan;dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2000.
9 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521