Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Panjang No. 3 Tahun 2016

Penanggulangan Bencana

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Sistematika Perda ini adalah sebagai berikut: 1.Ketentuan Umum 2. Prinsip, Asas, dan Tujuan 3. Tanggung Jawab Dan Wewenang 4. BPBD 5. Hak Dan Kewajiban Masyarakat 6. Forum Pengurangan Risiko Bencana 7. Satuan Tugas Penanggulangan Bencana 8. Peran Lembaga Usaha, Lembaga Pendidikan, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Media Massa, Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non-Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana 9. Tahapan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 10. Prabencana 11. Tanggap Darurat 12. Pasca Bencana 13. Pendanaan, Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana Dan Pengelolaan Bantuan 14. Kerjasama Antar Daerah 15. Pemantauan, Pelaporan Dan Evaluasi 16. Sanksi 17. Penyelesaian Sengketa Dan Gugatan 18. Ketentuan Peralihan 19. Ketentuan penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana

T.E.U.

Indonesia, Kota Padang Panjang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Padang Panjang

Tanggal Penetapan

23 Mei 2016

Tanggal Pengundangan

23 Mei 2016

Tanggal Berlaku

Sumber

Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2016

Subjek

BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA / KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Padang Panjang

Bidang

Halaman ini telah diakses 1263 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda No. 3 Tahun 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

bencana
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penanggulangan Bencana
ABSTRAK:	Secara geografis/geologis, klimatologis, hidrologis, dan kondisi sumber daya alam Kota Padang Panjang merupakan daerah rawan bencana, baik yang disebabkan oleh alam, non alam maupun perbuatan manusia yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, pengungsian, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dimana penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, menyeluruh, terkoordinasi yang melibatkan semua potensi yang ada di daerah UU No. 8 Tahun 1956, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 24 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 21 tahun 2008, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Perda Kota Padang Panjang No. 8 Tahun 2008, Perda Kota Padang Panjang No 12 Tahun 2008. Sistematika Perda ini adalah sebagai berikut: 1.Ketentuan Umum 2. Prinsip, Asas, dan Tujuan 3. Tanggung Jawab Dan Wewenang 4. BPBD 5. Hak Dan Kewajiban Masyarakat 6. Forum Pengurangan Risiko Bencana 7. Satuan Tugas Penanggulangan Bencana 8. Peran Lembaga Usaha, Lembaga Pendidikan, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Media Massa, Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non-Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana 9. Tahapan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 10. Prabencana 11. Tanggap Darurat 12. Pasca Bencana 13. Pendanaan, Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana Dan Pengelolaan Bantuan 14. Kerjasama Antar Daerah 15. Pemantauan, Pelaporan Dan Evaluasi 16. Sanksi 17. Penyelesaian Sengketa Dan Gugatan 18. Ketentuan Peralihan 19. Ketentuan penutup
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . 64 Hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521