Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Fak-Fak No. 6 Tahun 2007

Retribusi Izin Lokasi

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Retribusi Izin Lokasi, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Setiap orang dan/atau badan yang membutuhkan tanah atau lahan sebagai lokasi usaha penanaman modal dalam bidang tertentu di daerah, terlebih dahulu wajib memperoleh izin lokasi dari bupati. Obyek retribusi adalah pemberian izin lokasi kepada orang pribadi atau badan dengan klasifikasi jenis usaha: a. Usaha pengembangan perumahan dan pemukiman: 1. Kawasan perumahan-pemukiman dengan luas 800 Ha. 2. Kawasan Resort-Perhotelan dengan luas ≤ 400 Ha. b. Untuk usaha kawasan industry dengan luas ≤ 800 Ha. c. Usaha perkebunan, yang diusahakan dalam bentuk perkebunan besar dengan diberikan Hak Guna Usaha: 1. Komoditi pala dengan luas ≤ 120.000 Ha. 2. Komoditi lainnya dengan luas ≤ 40.000 Ha. d. Usaha tambak dengan luas ≤ 40.000 Ha. Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin Lokasi dari Bupati. Struktur tarif digolongkan berdasarkan luasnya tanah yang digunakan untuk investasi. Retribusi ditagih dan dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha penanaman modal dalam bidang tertentu dengan memanfaatkan lahan atau tanah di Daerah tanpa ijin lokasi dari bupati diancam pidana kurungan 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Fak-Fak Nomor 6 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Lokasi

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Fak-Fak

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2007

Tempat Penetapan

Fak-Fak

Tanggal Penetapan

01 Oktober 2007

Tanggal Pengundangan

01 Oktober 2007

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2007/NO.06

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Fak-Fak

Bidang

Halaman ini telah diakses 990 kali

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan-Daerah-Kabupaten-Fakfak-No.-6-Tahun-2007-tentang-Retribusi-Izin-Lokasi.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

RETRIBUSI – IZIN LOKASI

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2007/NO.06

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Lokasi

ABSTRAK:

Salah satu kewenangan dalam Bidang Pertanahan yang diserahkan kepada daerah kabupaten dan kota berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 34 Tahun 2003 yaitu pemberian izin lokasi. Pemberian izin lokasi penanaman modal di Kabupaten Fakfak selain merupakan kebijakan hukum pembinaan dan pengembangan pegelolaan badan usaha yang memanfaatkan tanah/lahan,juga merupakan obyek retribusi dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah guna menunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan dasar hukum terhadap pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi serta pengaturan kewajiban retribusi bagi setiap perusahaan penanaman modal di daerah ini dalam suatu bentuk Peraturan Daerah.
UU NO. 5 Tahun 1960; UU No.12 Tahun 1969; UU No. 11 Tahun 1970; UU No. 12 Tahun 1970; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 24 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 41 Tahun 1999 jo. UU No. 19 Tahun 2004; UU No. 21 Tahun 2001; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 25 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; KEPRES No. 34 Tahun 2003; Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1999; KEPMENDAGRI No. 174 Tahun 1997; KEPMENDAGRI No. 6 Tahun 2003; KEPMENDAGRI No. 7 Tahun 2003; Keputusan Kepala BPN No. 2 Tahun 2003.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Retribusi Izin Lokasi, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Setiap orang dan/atau badan yang membutuhkan tanah atau lahan sebagai lokasi usaha penanaman modal dalam bidang tertentu di daerah, terlebih dahulu wajib memperoleh izin lokasi dari bupati. Obyek retribusi adalah pemberian izin lokasi kepada orang pribadi atau badan dengan klasifikasi jenis usaha: a. Usaha pengembangan perumahan dan pemukiman: 1. Kawasan perumahan-pemukiman dengan luas 800 Ha. 2. Kawasan Resort-Perhotelan dengan luas ≤ 400 Ha. b. Untuk usaha kawasan industry dengan luas ≤ 800 Ha. c. Usaha perkebunan, yang diusahakan dalam bentuk perkebunan besar dengan diberikan Hak Guna Usaha: 1. Komoditi pala dengan luas ≤ 120.000 Ha. 2. Komoditi lainnya dengan luas ≤ 40.000 Ha. d. Usaha tambak dengan luas ≤ 40.000 Ha. Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin Lokasi dari Bupati. Struktur tarif digolongkan berdasarkan luasnya tanah yang digunakan untuk investasi. Retribusi ditagih dan dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha penanaman modal dalam bidang tertentu dengan memanfaatkan lahan atau tanah di Daerah tanpa ijin lokasi dari bupati diancam pidana kurungan 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Izin lokasi yang telah dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dan masih berlaku, tetap berlaku dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, dan pemegang izin wajib memperoleh izin baru sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
15 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521