| ABSTRAK: |
- Dasar Pertimbangan Perda ini adalah: a. bahwa wilayah Kabupaten Sragen mempunyai kondisi geografis,
geologis, hidrologis dan demografis yang berpotensi terjadinya
bencana, baik disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam
maupun faktor manusia yang mengakibatkanadanya korban jiwa
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan
dampak psikologis dan lainnya yang dapat menghambat
pembangunan di daerah;
b. bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggungjawab dan
wewenang Pemerintah Daerah dan masyarakat, oleh karena itu
penyelenggaraannya perlu dilaksanakan secara terencana,
terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh berdasarkan prinsipprinsip
dan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kearifan lokal
di daerah;
c. bahwa dalam penanggulangan bencana di daerah harus
melibatkan partisipasi dan kekuatan masyarakat agar terwujud
koordinasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam
upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah
daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan
daerah dalam penanggulangan bencana di daerah;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana.
- Dasar Hukum Perda ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan
Uang atau Barang oleh Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);
5. Undang-
UndangNomor4Tahun1992tentangPerumahandanPemuki
man(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun1992
Nomor23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3469);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pembangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik ndonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran
Serta masyarakat dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
Undangan;
19. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan
Nasional Penanggulangan Bencana;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi
Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2009 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 29);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 7
Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai
Penyidik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat
II Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 1988
Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah
Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah KabupatenSragen Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen tahun
2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen
Nomor 5).
- Materi Pokok Perda ini adalah: Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana daerah adalah :
a. pengurangan risiko;
b. cepat dan tepat;
c. prioritas;
d. koordinasi dan keterpaduan;
e. berdaya guna dan berhasil guna;
f. transparansi dan akuntabilitas; g. kemitraan;
h. pemberdayaan;
i. nondiskriminatif;
j. nonproletisi;
k. kemandirian;
l. kearifan lokal;
m. membangun kembali kearah yang lebih baik; dan
n. berkelanjutan
Penanggulangan bencana di daerah bertujuan untuk :
a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
b. menyelaraskan produk hukum daerah yang sudah ada;
c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana,
terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
d. menghargai budaya lokal;
e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan;
g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat serta
meminimalisasi dampak bencana alam, bencana non alam, serta bencana
sosial.
h. mengurangi resiko bencana.
|
