Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Solok Selatan No. 5 Tahun 2016

Penanaman Modal

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PERATURAN DAERAH INI MENGTUR TENTANG PENANAMAN MODAL, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT : 1. KETENTUAN UMUM 2. ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN PENANAMAN MODAL 3. KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL 4. PENINGKATAN PENANAMAN MODAL 5. KETENAGAKERJAAN 6. PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL 7. PERAN SERTA PEMERINTAH DAERAH 8. SANKSI 9. KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penanaman Modal

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Solok Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Padang Aro

Tanggal Penetapan

09 Mei 2016

Tanggal Pengundangan

09 Mei 2016

Tanggal Berlaku

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 5

Subjek

PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 671 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda No 5 Penanaman Modal.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Penanaman Modal dan Investasi
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penanaman Modal
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah perlu adanya upaya peningkatan penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundangundangan; bahwa untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif perlu menciptakan kemudahan kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal yang menanamkan modalnya di Kabupaten Solok Selatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal; Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 200 , Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 , Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 16 Tahun 2015, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015, Peraturan Daerah Provinsi Sumareta Barat Nomor 70 Tahun 2013, Peraturan Daerah Provinsi Sumareta Barat Nomor 2 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012. PERATURAN DAERAH INI MENGTUR TENTANG PENANAMAN MODAL, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT : 1. KETENTUAN UMUM 2. ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN PENANAMAN MODAL 3. KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL 4. PENINGKATAN PENANAMAN MODAL 5. KETENAGAKERJAAN 6. PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL 7. PERAN SERTA PEMERINTAH DAERAH 8. SANKSI 9. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . 26 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521