Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2021

PENYELENGGARAAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok: Mengatur mengenai Penyelenggaraan Hak-Hak Penyandang Disabilitas; memuat antara lain: ketentuan umum; asas, tujuan dan ruang lingkup, hak penyandang disabilitas (pendidikan, ketenagakerjaan, usaha, kesehatan, kesejahteraan sosial, pelayanan publik, seni buday dan olahraga, politik, hukum, aksesibilitas, tempat tinggal, bantuan sosial, peran setra masyarakat, insentif dan penghargaan, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan, larangan, sanksi administratif, ketentuan pidana, ketentuan peralihan; ketentuan penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2021 tentang PENYELENGGARAAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bojonegoro

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Bojonegoro

Tanggal Penetapan

03 Februari 2021

Tanggal Pengundangan

03 Februari 2021

Tanggal Berlaku

03 Februari 2021

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 2

Subjek

KELUARGA, PERLINDUNGAN ANAK, PEREMPUAN/WANITA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

Bidang

Halaman ini telah diakses 567 kali

FILE-FILE PERATURAN

2 Perda_No_2_Ttg_Penyelenggaraan_Hak_hak_Penyandang_OCR.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

perlindungan disabilitas

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

ABSTRAK:

Menimbang a. bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi di Kabupaten Bojonegoro diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya; b. dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, termasuk di Kabupaten Bojonegoro, sebagian besar Penyandang Disabilitas belum sepenuhnya mendapatkan hak dan kesempatan yang sama; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
Mengingat: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997; 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; 7 . Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; 8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011; 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998; 13. Peraturan Perintah Nomor 39 Tahun 2012; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019; 15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017
Materi Pokok: Mengatur mengenai Penyelenggaraan Hak-Hak Penyandang Disabilitas; memuat antara lain: ketentuan umum; asas, tujuan dan ruang lingkup, hak penyandang disabilitas (pendidikan, ketenagakerjaan, usaha, kesehatan, kesejahteraan sosial, pelayanan publik, seni buday dan olahraga, politik, hukum, aksesibilitas, tempat tinggal, bantuan sosial, peran setra masyarakat, insentif dan penghargaan, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan, larangan, sanksi administratif, ketentuan pidana, ketentuan peralihan; ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2021.
jumlah 27 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2021

PENYELENGGARAAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT